PENETUAN PERAN KONSULTAN DALAM PEMBAGUNAN

ASPEK HUKUM DALAM PEMBAGUNAN

                                  NAMA :  ASRIANTI

                          NPM    :  17-630-095

  TGS     : PENENTUAN PERAN KONSULTAN DALAM      PEMBAGUNAN

1 Konsultan Pengawas Konsultan adalah seorang tenaga profesional yang menyediakan jasa kepenasihatan (consultancy service) dalam bidang keahlian tertentu, misalnya akuntansi, pajak, lingkungan, biologi, hukum, dan lain-lain. Perbedaan antara seorang konsultan dengan ahli biasa adalah sang konsultan bukan merupakan pegawai perusahaan sang pengguna layanan (client), melainkan seseorang yang menjalankan usahanya sendiri atau bekerja di sebuah perusahaan kepenasihatan, serta berurusan dengan berbagai pengguna layanan dalam satu waktu.

Konsultan pengawas adalah pihak yang ditunjuk oleh pemilik proyek (owner) untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. Konsultan pengawas dapat berupa badan usaha atau perorangan. Perlu sumber daya manusia yang ahli dibidangnya masing-masing seperti teknik sipil, arsitektur, mekanikal elektrikal, listrik dan lain-lain sehingga sebuah bangunan dapat dibangun dengan baik dalam waktu cepat dan efisien. Konsultan pengawas dalam suatu proyek mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak kerja.

 2. Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan proyek.

 3. Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek untuk dapat dilihat oleh pemilik proyek.

4. Konsultan pengawas memberikan saran atau pertimbangan kepada pemilik proyek maupun kontraktor dalam proyek pelaksanaan pekerjaan.

5. Mengoreksi dan menyetujui gambar shop drawing yang diajukan kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan proyek.

 6. Memilih dan memberikan persetujuan mengenai tipe dan merek yang diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan harapan pemilik proyek namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja konstruksi yang sudah dibuat sebelumnya.

 Konsultan pengawas juga memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Memperingatkan atau menegur pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap kontrak kerja.

 2. Menghentikan pelaksanaan pekerjaan jika pelaksana proyek tidak tidak memperhatikan peringatan yang diberikan.

 3. Memberikan tanggapan atas usul pihak pelaksana proyek.

 4. Konsultan pengawas berhak memeriksa gambar shop drawing pelaksana proyek.

5. Melakukan perubahan dengan menerbitkan berita acara perubahan (site Instruction) 14

 6. Mengoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor agar sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya.

Konsultan pengawas biasa diadakan pada proyek bangunan dengan skala besar seperti gedung bertingkat tinggi, bagian ini bisa merangkap dalam hal management konstruksi didahului dengan kalimat yang disingkat MK namun perbedaannya adalah MK mengelola jalanya proyek dari mulai perencanaan,pelaksanaan sampai berakhirnya proyek sedangkan konsultan pengawas hanya bertugas mengawasi jalanya pelaksanaan proyek saja.

dalam kondisi nyata dilapangan diperlukan kerjasama yang baik antara konsultan pengawas dengan kontraktor agar bisa saling melengkapi dalam pelaksanaan pembangunan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan misalnya kontraktor dibatasi oleh waktu dalam melaksanakan pekerjaan jadi akan sangat terpengaruh dari proses aproval material atau shop drawing dari konsultan pengawas. 13 2.2.

 Pengertian Lelang Istilah “lelang” berasal dari bahasa latin “auctio” yang berarti peningkatan harga secara bertahap. Lelang telah dikenal sejak 450 tahun sebelum masehi. Beberapa jenis lelang yang populer pada saat itu antara lain; lelang karya seni, lelang tembakau, kuda dan lain-lain. Di indonesia lelang secara resmi dikenal pada tahun 1908 dengan berlakunya vendu reglement (peraturan lelang). dalam sistem perundang-undangan indonesia, lelang digolongkan sebagai suatu cara penjualan khusus yang prosedurnya berbeda dengan jual beli pada umumnya.

 13 Istimawan Dipohusodo. Manajemen Proyek dan Kontruksi. Yogyakarta: Kanisius. 1996. Hlm. 270 15 Menurut Vincent Wee, lelang mencerminkan suatu bentuk demokrasi sistem perdagangan (democracy is commerce), karena penjualan secara lelang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berpatisipasi.

Menurut pasal I Peraturan Lelang atau Vendu Reglement Pasal 1, diantaranya berbunyi sebagai berikut; “Menyatakan pelelangan dan penjualan umum kecuali yang dimaksud dalam pasal 46 ayat 1 tidak dapt diadakan kecuali dihadapan dari Kepala Kantor Lelang (Pejabat lelang)” Dalam Keputusan Mentri Keuangan RI No.304/KMK.01/2002 tentang petunjuk pelaksanaan lelang bahwa, lelang adalah Penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.

Lelang yang dilakukan terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Dari pengertian lelang tersebut di atas, terdapat beberapa unsur dalam lelang :

1. Penjualan barang kepada umum yang dilakukan di muka umum;

2. Di dahului dengan pengumuman lelang atau mengumpulkan peminat atau peserta lelang;

3. Dilaksanakan oleh dan atau dihadapan Pejabat Lelang dan olehnya dibuatkan Risalah Lelang;

 4. Dilakukan dengan penawaran atau pembentukan harga yang khas dan bersifat kompetitif.

Sebagai suatu institusi pasar, penjualan secara lelang mempunyai 16 kelebihan atau keunggulan karena penjualan secara lelang bersifat Built In Control, Obyektif, Kompetitif, dan Otentik.

 A. Built In Control, karena lelang harus dimumkan terlebih dahulu dan dilaksanakan didepan umum. Berarti, pelaksanaan lelang dilakukan di bawah pengawasan umum, bahkan semenjak lelang diumumkan apabila ada pihak yang keberatan sudah dapat melakukan verzet. Hal ini dilakukan supaya dapat menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

B. Objektif, karena lelang dilaksanakan secara terbuka dan tidak ada prioritas di antara pembeli lelang atau pemohon lelang. Artinya, kepada mereka diberikan hak dankewajiban yang sama.

 C. Kompetitif, karena lelang pada dasarnya menciptakan suatu mekanisme penawaran dengan persaingan yang bebas di antara para penawar tanpa ada tekanan dari orang lain sehingga akan tercapai suatu harga yang wajar dan memadai sesuai dengan yang dikehendaki pihak penjual.

D. Otentik, karena pelaksanaan lelang akan menghasilkan Risalah Lelang yang merupakan akta otentik yang dapat digunakan oleh pihak penjual sebagai bukti telah dilaksanakannya penjualan sesuai prosedur lelang, sedangkan bagi pembeli sebagai bukti pembelian yang digunakan untuk balik nama.

14 2.3 Pelaksanaan Lelang Pembangunan Pembangunan Gedung Perizinan kota Bandar Lampung dilaksanakan melalui proses Lelang yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik didahului dengan kalimat yang disingkat LPSE atau yang disebut dengan. LPSE 14http://www.anneahira.com/lelang.htm, Diakses Tanggal 14-01-2015 Pukul 18.45WIB 17 adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementrian atau Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Institusi Lainnya untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang atau jasa secara elektronik serta memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan didahului dengan kalimat yang disingkat ULP atau Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa secara elektronik.

ULP atau Pejabat Pengadaan pada Kementrian atau Lembaga atau Perguruan Tinggi atau Badan Usaha Milik Negara didahului dengan kalimat yang disingkat BUMN yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. LPSE juga melayani regristasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

Pengadaan barang atau jasa secara elektronik akan meningkatkan transparasi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dasar Hukum pembentukan LPSE adalah Peraturan Presiden pasal 111 Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah yang diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah didahului dengan kalimat yang disingkat LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Barang atau 18 Jasa secara elektronik.

 LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan barang atau jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah e-tendering yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering.

 Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (e-Catalogue) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang atau jasa pemerintah,proses audit secara online (e-Audit) dan tata cara pembelian barang atau jasa melalui katalog elektronik (e-Purchasing)15 . Proses pelelangan melalui website LPSE bagi penyedia barang dan jasa dilakukan beberapa tahap sebagai berikut :

1. Penyedia barang dan jasa mendaftar untuk mendapatkan ID dan Password melalui internet

 2. Penyedia barang atau jasa menerima balasan e-mail dari LPSE kota Bandar Lampung dan mendownload pendaftaran

 3. Penyedia barang atau jasa datang ke sekretariat untuk melakukan verivikasi form pendaftaran dan membawa dokumen perusahaan yang disyaratkan 15 http://lpse.bandarlampungkota.go.id/eproc/, Diakses Tanggal 14-01-2015 Pukul 19.00 WIB 19

4. Verivikator melakukan verifikasi terhadap form pendaftaran penyedia barang atau jasa da dokumen perusahaan

 5. ID dan Password diterima penyedia barang atau jasa jika semua isian pendaftaran melalui internet sesuai dengan dokumen perusahaan yang dibawa saat verifikasi

6. Penyedia barang atau jasa melihat dan mencari paket yang ditayangkan pada website LPSE Bandar Lampung

 7. Penyedia baang atau jasa mendaftar untuk mengikuti proses lelang pada website LPSE kota Bandar Lampung

 8. Penyedia barang atau jasa mendownlad dokumen lelang pada website LPSE kota Bandar Lampung

 9. Penyedia barang atau jasa dan panitia pengadaan melakukan aanwijizing melalui website LPSE kota Bandar Lampung

 10. Penyedia barang atau jasa mengirim dokumen penawaran pada website LPSE kota Bandar Lampung

11. Panitia pengadaan melakukan evaluasi penawaran penyedia barang atau jasa  

12. Panitia pengadaan melakukan verifikasi kebenaran data penyedia barang atau jasa

 13. Panitia pengadaan mengumumkan hasil evaluasi pada website LPSE kota Bandar Lampung yang telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran didahului dengan kalimat yang disingkat KPA

 14. Penyedia barang atau jasa melihat pengumuman pelelangan di website LPSE kota Bandar Lampung 20

 15. Masa sanggah proses sanggahan pertama dilakukan melalui website LPSE kota Bandar Lampung16 2

.4 Proses Lelang Proses Lelang atau Pengadaan Jasa Pelaksana Kontruksi oleh Dinas Pekerjaan Umum kota Bandar Lampung tahun 2014 memberitahukan prosedur pelaksanaan lelang sebagai berikut:

1. Proses Lelang dilaksanakan dengan cara elektronik (Full E-Proc)

2. Peserta wajib memperhatikan jadwal setiap paket pekerjaan khususnya tanggal dan batas akhir download dokumen lelang atau pengadaan dan upload dokumen penawaran (jadwal lelang paket satu dengan paket lainnya bisa jadi berbeda

 3. Selama proses lelang peserta wajib selalu memperhatikan surat masuk (inbox) dari surat elektronik (e-mail) perusahaan peserta (informasi tambahan dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik didahului dengan kalimat yang disingkat SPSE atau Kelompok Kerja didahului dengan kalimat yang disingkat Pokja ULP disampaikan melalui e-mail yng tercatat pada SPSE atau dokumen klualifikasi perusahaan

 4. Surat Penawaran, Dukungan Bank dan Jaminan Penawaran ditujukan kepada : Pokja Pengadaan Jasa Pelaksana Kontruksi pada Satuan-Satuan Kerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan 16 http://rekananlpse.blogspot.com/2013/01/tahapan-proses-lelang-lpse-nasional.html, Diakses Tanggal 14-01-2015 Pukul 19.35 WIB 21

 5. Jaminan Penawaran dan dukungan Bank disampaikan dalam bentuk softcopy hasil pemidaian (scan) yang dimasukkan dalam dokumen penawaran

 6. Jaminan Penawaran dukungan Bank asli disampaikan kepada Pokja ULP pada saat pembuktian kualifikasi

 7. Jaminan Penawaran minimal sebesar 2% (dua perseratus) dari nilai HPS

 8. Jaminan Penawaran tidak diperlukan untuk paket pekerjaan yang memiliki nilai HPS paling tinggi Rp. 2,5 Milyar (dua milyar lima ratus jut rupiah)

9. Jaminan Penawaran bersifat tanpa syarat (unconditional) diterbitkan oleh perusahaan asuransi atau bank umum

 10. Masa berlaku penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak pembukaan penawaran

 11. Masa berlaku jaminan penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak pembukaan penawaran

 12. Dukungan Bank minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Harga Perkiraan Sendiri didahului dengan kalimat yang disingkat HPS

 13. Dukungan Bank wajib untuk semua paket pekerjaan pelaksana kontruksi

 14. Persyaratan Peralatan dan Personil minimal dapat dilihat pada Lembar Data Kualifikasi didahului dengan kalimat yang disingkat (LDK) dokumen lelang atau pengadaan

 Bab V angka 4, 5 dan 717 17 http://www.globalindo-auction.com/index.php/tentang-lelang/prosedur-lelang.html, Diakses Tanggal 14-02-2015 Pukul 19.40 WIB 22 2.5 Pemenang Lelang Pemenang Lelang adalah peserta lelang yang menyetujui harga tertinggi yang ditawarkan oleh pemandu lelang (asflager).

 Pada lelang tertulis, peserta lelang mengajukan penawaran harga barang yang dilelang pada amplop tertutup yang nantinya akan dibacakan oleh panitia lelang. 18 Pemenang lelang dilakukan dalam beberapa proses sebagai berikut

: 1. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta Panitia atau pejabat pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan umum dengan pasca kualifikasi atau adanya prakualifikasi dalam rangka pelelangan umum untuk pengadaan yang kompleks, melalui media cetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta bila memungkinkan melalui media elektronik.19 Isi pengumuman memuat sekurang-kurangnya :

a. nama dan alamat pengguna barang atau jasa yang akan mengadakan pelelangan umum;

b. uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan dibeli;

 c. perkiraan nilai pekerjaan;

d. syarat-syarat peserta lelang umum;

e. tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen pengadaan 18 Sherly A.

Suherman. Tips Jitu Menang Tender. Yogyakarta: Media Pressindo. 2010. Hlm. 36 19 Adrian Sutedi. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. Hlm.27 23 2. Agar pengumuman secara luas pada butir (1) tersebut dapat mencapai sasaran secara luas, efisien, dan tepat sesuai dengan jangkauan masyarakat pengusaha yang dituju, maka pengumuman diatur sebagai berikut :

 a. Pengumuman pelelangan atau prakualifikasi yang ditujukan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil, menggunakan surat kabar dan siaran radio pemerintah daerah atau swasta yang mempunyai jangkauan pembaca dan pendengar sekurang-kurangnya di seluruh kabupaten atau kota yang bersangkutan, serta memasang pengumuman pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yang letaknya strategis di ibukota kabupaten atau kota yang bersangkutan dan papan pengumuman pengguna barang atau jasa. Dalam hal di kabupaten atau kota yang bersangkutan tidak memiliki surat kabar harus dipergunakan surat kabar terbitan ibu kota propinsi yang bersangkutan; 20

b. Pengumuman pelelangan atau prakualifikasi yang ditujukan kepada perusahaan atau koperasi bukan usaha kecil dengan menggunakan surat kabar yang mempunyai jangkauan propinsi dan nasional

 c. Serta memasang pengumuman pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yang letaknya strategis di ibukota kabupaten atau kota yang bersangkutan dan papan pengumuman pengguna barang atau jasa serta mengupayakan menggunakan media elektronik atau internet

. d. Calon peserta lelang dari propinsi atau kabupaten atau kota lain tidak boleh dihalangi atau dilarang untuk mengikuti proses lelang di propinsi atau kabupaten atau kota lokasi pelelangan; 20 http://www.ekon.go.id/lain/view/pengumuman-prakualifikasi.660.html, Diakses Tanggal 14-01- 2015 Pukul 19.55 WIB 24

e. Dalam hal pelelangan umum dengan pascakualifikasi, apabila penyedia barang atau jasa yang memasukan dokumen penawaran kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan pengumuman ulang;

 f. Dalam hal pelelangan umum dengan prakualifikasi, apabila penyedia barang atau jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan pengumuman prakualifikasi ulang. Penyedia barang atau jasa yang telah lulus prakualifikasi tidak perlu diprakualifikasi ulang;

 g. Apabila terbukti terjadi kecurangan dalam pengumuman lelang, maka kepada :

1. panitia atau pejabat pengadaan dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. penyedia barang atau jasa yang terlibat dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti pengadaan barang atau jasa pemerintah selama 2 (dua) tahun, dan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang 21 h. Pasca Kualifikasi dan Prakualifikasi i. Penyusunan Daftar Peserta Lelang, Penyampaian Undangan dan Pengambilan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang atau Jasa j.

Penjelasan Lelang k. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran

 l. Evaluasi Penawaran m. Pembuktian Kualifikasi n. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan o. Penetapan Pemenang Lelang 21 Bapekin. Pengadaan Barag dan Jasa Tahun 2004. 2004. Buletin No. 14 2004 25 3. Panitia atau pejabat pengadaan menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi negara dalam arti :

 a. Penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang atau jasa;

 b. Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsif;

c. Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri;

d. Penawaran tersebut adalah terendah di antara penawaran yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c).

 4. Calon pemenang lelang harus sudah ditetapkan oleh panitia atau pejabat pengadaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pembukaan penawaran dalam sistem satu sampul, atau atau 7 (tujuh) hari kerja setelah pembukaan sampul II pada sistem dua sampul atau dua tahap.

5. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang lelang mengajukan harga penawaran yang sama, maka panitia atau pejabat pengadaan meneliti kembali data kualifikasi peserta yang bersangkutan, dan memilih peserta yang menurut pertimbangannya mempunyai kemampuan yang lebih besar, dan hal ini dicatat dalam berita acara.22

6. Panitia atau pejabat pengadaan membuat dan menyampaikan laporan kepada pengguna barang atau jasa atau kepada pejabat yang berwenang mengambil keputusan untuk menetapkan pemenang lelang, melalui pengguna barang atau 22 Muhammad AB Irfan. Menyehatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa. http://www.Fajaronline.com. Diakses Tanggal 08 Oktober 2014 Pukul 20.00 WIB 26 jasa. Laporan tersebut disertai usulan calon pemenang dan penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

7. Usulan penetapan pemenang lelang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat :23

a. Nama dan alamat penyedia barang atau jasa;

b. Harga penawaran setelah dikoreksi aritmatik;

c. Nomor Pokok Wajib Pajak didahului dengan kalimat yang disingkat (NPWP).

 8. Pemenang lelang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan berdasarkan usulan panitia atau pejabat pengadaan melalui pengguna barang atau jasa. Pejabat yang berwenang segera menetapkan pemenang lelang dan mengeluarkan surat penetapan penyedia barang atau jasa, serta menyampaikannya kepada panitia atau pejabat pengadaan selambat-lambatnya:

a. Lima hari kerja untuk penetapan oleh pengguna barang atau jasa;

b. Empat belas hari kerja untuk penetapan oleh Menteri atau PanglimaTNI atau Kapolri atau KepalaPND atau Gubernur atau Bupati atau Walikota atau Dewan atau Gubernur BI atau Pimpinan BHMN atau Direktur Utama BUMN atau BUMD.

 Ketentuan butir a) dan butir b) terhitung sejak surat usulan penetapan pemenang lelang tersebut diterima oleh pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang. 23 Mahfud

. Proses Pemerintah Harus Melalui Tender. www.mediaindonesiaonline.com, Diakses Tanggal 08 Oktober 2014 Pukul 20.00 WIB 27 9. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang lelang adalah :

 a. Dokumen pemilihan penyedia barang atau jasa beserta adendum (bila ada);

 b. Berita acara pembukaan penawaran didahului dengan kalimat yang disingkat (BAPP);

 c. Berita acara hasil pelelangan didahului dengan kalimat yang disingkat (BAHP);

 d. Ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan;

e. Dokumen penawaran dari calon pemenang pelelangan dan cadangan calon pemenang yang telah diparaf panitia atau pejabat pengadaan dan 2 (dua) wakil peserta lelang;

f. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang lelang dan mengakibatkan penawaran atau jaminan penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta lelang untuk memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran.

 Calon pemenang lelang dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi. g. Pengumuman Pemenang Lelang. Pemenang lelang diumumkan dan diberitahukan oleh panitia atau pejabat pengadaan kepada para peserta selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan penyedia barang atau jasa dari pejabat yang berwenang. 24 24 Alfian Malik. Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Kontruksi. Yogyakarta: Andi Offset. 2010.

L